Pengertian PPh badan Menurut Ahli adalah

Menurut Siti Remi (2009:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.  Menurut Undang-Undang ketentuan umum perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah pungutan yang dilakukan Negara dengan sifat memaksa atas dasar Undang-Undang tanpa kontraprestasi langsung. Jadi, kesimpulannya pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan seseorang kepada Negara atas fasilitas yang dipergunakan.

Menurut pendapat dari Siti Resmi (2009:3) terdapat dua fungsi pajak yang akan diuraikan sebagai berikut:

  1. Pajak sebagai Fungsi Sumber Keuangan Negara (Busgetair).

Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah guna membiayai pengeluaran baik secara rutin atau pun pembangunan.

  1. Fungsi Pengatur (Regularend)

Pajak berfungsi sebagai pengatur (regulator) memiliki arti sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, social, serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Itulah beberapa pengertian tentang pajak yang harus dipahami oleh masyarakat. Pada dasarnya, pajak yang harus kita dibayarkan tidak selalu pada pajak atas fasilitas yang dipergunakan. Akan tetapi, pajak juga bisa berlaku untuk pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPh badan. Lantas, apa sih PPh badan itu? Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pengertian PPh badan di atas sebagaimana yang tertera di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia atau pun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasar pengertian PPh badan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang bisa dipakai konsumen untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan atau nama dan dengan bentuk apapun yang dirujuk pada Undang-Undang pajak penghasilan sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

Pengertian PPh badan berdasarkan pasal 21 sedikit berbeda dengan yang telah diuraikan di atas. Menurut Siti Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan  kegiatan.

Kesimpulannya bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja. Itulah sedikit uraian mengenai pengertian tentang pajak PPh badan berdasarkan pendapat dari para ahli. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda!

Leave a Reply