Pajak Pph Pasal 25

Wajib Pajak, baik yang berupa badan atau pun orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha akan dikenai dengan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 25 berupa angsuran PPh disetiap bulannya. Sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Wajib Pajak telat membayar kewajibannya maka akan dikenai denda atau sanksi. Lalu, apakah Anda sudah membayar pajak? Sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum sudah saatnya kita memenuhi kewajiban yang harus dibayar atau pun dipenuhi. Jika itu dilanggar maka bisa berurusan dengan petugas hukum. Sebagai Wajib Pajak, kita juga dituntut untuk bisa paham betul secara mendalam mengenai pajak itu sendiri. Jika hal itu dilakukan maka kita akan paham betul tentang pajak dan juga sebagai pengetahuan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara angsuran. Tujuan dilakukan pembayaran pajak ini adalah untuk meringankan beban dari wajib pajak, mengingat pajak yang statusnya terutang tersebut harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Dalam melakukan pembayaran Pajak penghasilan ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Dalam melakukan pembayaran PPh Pasal 25 ini besarnya sudah ditentukan. Besarnya angsuran dalam tahun berjalan (tahun pajak di tahun berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

  • Pajak penghasilan yang dimiliki dilakukan pemotongan sesuai dengan Pasal 21(sesuai dengan tarif yang telah dijelaskan dalam pasal 17 ayat (1) bagi pemilik Nomor Pkoko Wajib Pajak (NPWP) dan tambahan 20% bagi mereka yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 (15% berdasarkan royalty, bunga, dividen, dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) selanjutnya pajak penghasilan yang dipungut sesuai dengan Pasal 22 yaitu pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  • Pajak Penghasilan yang telah dibayarkan atau statusnya yang masih terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam setahun.

Pajak Penghasilan berdasar Pasal 25 ternyata memiliki tarif pajak yang berbeda-beda dengan aturan pasal lainnya. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh Pasal 24 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini adalah uraiannya:

  • Wajib Pajak sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT)

Yang dimaksud dengan WP-OPPT artinya yang melakukan segala bentuk penjualan barang baik secara grosir atau eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha yang dimiliki. PPh 25 bagi OPPT= 0.75% x omset bulanan yang ada di setiap masing-masing tempat usaha.

  • Wajib Pajak sebagai Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT)

Yang dimaksud dengan WP-OPSPT di sini adalah mereka yang statusnya sebagai pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x tariff PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh badan berdasar dengan pasal 25 adalah:

  • Sampai dengan RP. 50.000.000 = 5%
  • 50.000.000-Rp. 250.000.000 = 15%
  • 250.000.000- Rp. 500.000.000 = 25 %
  • Di atas Rp. 500.000.000 = 30%

Dalam melakukan pembayaran angsuran PPh 25 bagi Wajib Pajak badan yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25 % (tarif berdasar pasal 17 ayat 1 huruf a dan b UU PPh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *