Pajak E-Commerce Bisa Pakai NPG BI

Pajak E-Commerce Bisa Pakai NPG BI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Bahkan Bank Indonesia (BI) mengaku siap mendukung kebijakan tersebut. Terutama jika pemerintah ingin mengadopsi model pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di transaksi e-commerce seperti di negara lainnya, yakni dengan menggunakan National Payment Gateway (NPG).

Dengan melakukan pemungutan PPN e-commerce via NPG bakal lebih mudah terlaksana. Pasalnya, seluruh bank, payment gateway, dan jasa pembayaran lainnya terkoneksi dengan Lembaga Switching NPG. Dengan demikian, data-data transaksi domestik secara elektronik di Tanah Air akan terekam.

Data-data tersebut dapat digunakan untuk pengaturan dan pengawasan, perlindungan konsumen, serta untuk hal lainnya yang diminta Undang-Undang (UU) atau ketentuan lainnya. “Data-datanya juga bisa digunakan untuk perpajakan,” kata Onny Widjanarko selaku Kepala Pusat Program Transformasi BI, Kamis (12/10).

Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan bahwa idealnya pemilik toko atau yang berjualan sebagai wajib pajak pemungut (WAPU) PPN. Jika skema tersebut digunakan, maka setiap marketplace harus melakukan deklarasi dan pajaknya bisa dilihat dari setiap pembayaran konsumsi via payment gateway. “Tapi bukan pemilik platform. Bisa dimasukkan ke payment gateway include PPN,” jelasnya.

Yustinus mengungkapkan bahwa menurutnya cara tersebut lebih mudah dibandingkan dengan kabar yang berkembang selama ini bahwa jasa kurir bakal bertindak sebagai WAPU PPN e-commerce. Apabila jasa kurir sebagai WAPU, dikhawatirkan akan mendorong modus baru, yakni penyerahan barang secara langsung dan bayarnya juga tunai.

Arif Yanuar selaku Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak(DJP) Kemenkeu menyatakan bahwa diskusi di jajaran Kemenkeu sampai saat ini yang masih menjadi pembahasan adalah siapa pihak yang memungut dan siapa pihak yang menyetor. “Apakah pihak marketplace atau penerima pembayaran? Masih jadi pembahasan kami,” ujarnya.

Oleh karena itu DJP menjanjikan, sebelum PMK keluar, pihaknya bakal mencari masukan dari pelaku usaha. Dengan demikian, aturan pajak tersebut tidak merugikan pelaku bisnis e-commerce yang saat ini tengah berkembang. “Kami rencana dalam minggu ini, sedang komunikasi dengan pelaku usaha untuk mencari waktu,” terangnya.

Sumber: Harian Kontan

Leave a Reply