Cara Pemerintah Pastikan Pekerja Dapat Upah Layak

Cara Pemerintah Pastikan Pekerja Dapat Upah Layak

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Haiyani Rumondang selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Sosial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker mengatakan bahwa peraturan ini mewajibkan pengusaha untuk menyusun serta menerapkan struktur dan skala upah paling lambat pada 23 Oktober 2017.‎

“Pengupahan adalah salah satu aspek yang berpengaruh besar karena berkait erat dengan kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan sesuai peraturan,” terangnya di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Peraturan tersebut menegaskan jika pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Manfaat dari struktur skala upah ini antara lain sebagai pedoman penetapan upah sehingga buruh mendapatkan kepastian besar upah dan untuk mengurangi kesenjangan upah tertinggi dan terendah di perusahaan.

Struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan. Struktur dan skala upah harus dilampirkan pada saat pendaftaran, perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan, dengan diperlihatkan kepada pejabat terkait.

“Pengusaha juga wajib memberitahukan struktur skala upah kepada pekerja atau buruh,” tegasnya.‎

Dia juga mengatakan bahwa penerapan struktur dan skala upah di perusahaan akan menciptakan keadilan internal dan eksternal di perusahaan, serta secara bersamaan menjadi alat bantu perusahaan untuk dapat mencapai visi dan misi perusahaan.

Selain itu, pemahaman sistem pengupahan serta pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan pengertian dan penafsiran terutama antara pekerja dan pengusaha.

”Upah minimum hanya berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) untuk menghindari agar upah tidak merosot sampai ke level yang paling rendah sebagai akibat ketimpangan pasar kerja. Penerima upah minimum dimaksud hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari  satu tahun,” ungkapnya.

Haiyani menambahkan bahwa perencanaan pengupahan merupakan suatu hal yang mutlak dan harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. “Serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha,” tambahnya.

Sumber: liputan6.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *